PT Lokal merupakan PT yang seluruh pemegang sahamnya adalah entitas Indonesia (WNI atau Badan Hukum Indonesia), sedangkan PT PMA (Penanaman Modal Asing) adalah PT dengan yang sahamnya dimiliki oleh entitas asing (WNA atau Badan Hukum Asing).

Minimal didirikan oleh 2 Pemegang Saham yang dapat juga menjadi Pengurus (Direktur dan Komisaris) dengan modal disetor minimal Rp. 51.000.000,- (Skala Kecil).

Semua bidang usaha terbuka untuk PT Lokal, tetapi tidak boleh umum atau mau menjalankan semua kegiatan usaha.

Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, KK, dan NPWP serta No. Hp dan email dari para pendiri, kami dapat meminta dokumen tambahan apabila dibutuhkan.

Minimal didirikan oleh 2 Pemegang Saham yang dapat juga menjadi Pengurus (Direktur dan Komisaris) dengan disetor minimal Rp. 2.500.000.000,-.

Untuk PT PMA juga harus menentukan kegiatan usaha yang mau dijalankan terlebih dahulu dan harus dilihat juga Daftar Negatif Investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mengatur mengenai maksimal Modal Asing.

Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, KK, dan NPWP untuk WNI dan Paspor untuk WNA serta No. Hp dan email dari para pendiri, kami dapat meminta dokumen tambahan apabila dibutuhkan.

Nama PT Lokal harus dalam bahasa Indonesia dan harus ada minimal 3 kata, sedangkan nama PT PMA boleh memakai bahasa asing dan minimal 3 kata.

Jumlah saham yang dikeluarkan adalah sejumlah modal disetor, dan anda harus juga menentukan nilai nominal sahamnya.

Rumus:

• Modal disetor : nominal saham = jumlah saham dalam perseroan

• Jumlah saham dalam perseroan x persenan saham yang dimiliki = banyaknya saham yang dimiliki pemegang saham

• Banyaknya saham yang dimiliki x nominal saham = jumlah yang harus disetor ke perseroan

Contoh:

• Apabila anda ingin mendirikan PT dengan:
  modal disetor sebesar Rp. 51.000.000,-
  maka modal dasarnya adalah 4 x Rp. 51.000.000,- = Rp. 204.000.000,-

• Untuk menghitung jumlah saham yang dikeluarkan mari lakukan permisalan:
  A & B mendirikan PT ALFA BRAVO CHARLIE (“PT ABC”)
  Modal dasar = Rp. 204.000.000,-
  Modal disetor = Rp. 51.000.000,-
  Nominal saham yang disetujui oleh para pihak = Rp. 10.000,-
  Saham yang beredar dalam perseroan 5.100
  Maka A & B selaku pemegang 50% saham di PT ABC, A memegang 2.550 dan B juga memegang 2.550 yang berasal dari perhitungan sebagai berikut:
  A = 51.000.000 : 10.000 = 5.100 x 50% = 2.550 lembar saham, maka A harus menyetor ke Rekening PT sebesar Rp. 25.500.000,-
  B = 51.000.000 : 10.000 = 5.100 x 50% = 2.550 lembar saham, maka B harus menyetor ke Rekening PT sebesar Rp. 25.500.000

Ya, yang dimasukkan ke rekening adalah modal disetor, apabila ingin dipakai untuk keperluan operasional PT setelah penyetoran, diperbolehkan saja selama jelas terdapat pencatatan ke dalam pembukuan perusahaan.

Maksud dan tujuan dalam akta harus berdasarkan KBLI 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentukan terlebih dahulu apa kegiatan usaha PT anda, lalu cek di KBLI 2017 berdasarkan kode, judul kegiatan atau uraian kegiatannya. Apabila dirasa tidak ada yang sesuai, pilih yang paling mendekati dari kegiatan usaha anda. Sekarang ini, tidak bisa dibuat PT perdagangan atau jasa “umum”, jadi yang harus dimasukkan ke dalam akta adalah PT dengan kegiatan usaha yang spesifik.

• WNI: KTP, KK dan NPWP.

• WNA: Paspor yang masih berlaku.

• Badan Hukum: Seluruh Akta dan SK dari perusahaan pemegang saham serta KTP, KK dan NPWP dari Direktur/Direktur Utama.

• Lebih jelasnya dapat melihat Matrix List of Required Document and Information (LORDI) dari kami. Kami dapat meminta dokumen atau informasi tambahan bila diperlukan.

Untuk pengurusan NPWP dilakukan di KPP dimana domisili PT berada, per tahun 2019 setelah OSS resmi berjalan dengan efektif, pembuatan NPWP yang terintegrasi dengan AHU Online yang akan diajukan oleh Notaris rekanan kami. Outputnya adalah berhasil & tidak berhasil. Prosedur apabila berhasil maupun tidak berhasil akan secara manual menyerahkan & mengisi form permohonan pembuatan NPWP Badan kemudian dilengkapi dengan beberapa persyaratannya yang meliputi:

1. Fotocopy identitas Direktur/Direktur Utama PT seperti KTP, NWPWP, dan KK;

2. Akta Pendirian dan SK Pengesahan Kemenkumham;

3. Surat-surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama PT yakni:

   1. Surat Pernyataan Kedudukan/Domisili;

   2. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;

   3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha; dan

   4. Surat Kuasa + Fotocopy KTP Kuasa Hukum.

4. Data objek seperti Sertifikat Tanah, Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Domisili dari Gedung, dan/atau PBB tahun terakhir;

PT akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP Badan dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

Pemerintah ingin memberikan kemudahan dalam berusaha sehingga menerbitkan sistem Online Single Submission (OSS). OSS ini merupakan sistem terintegrasi yang mengakomodasi perizinan untuk berusaha. Dengan demikian, pada saat ini berdasarkan Pengumuman dari BKPM dan Pemprov DPMPTSP tentang Integrasi Sistem Layanan SIUP dan TDP, telah berlaku ketentuan dimana:

1. TDP saat ini digantikan oleh NIB (Nomor Induk Berusaha);

2. SIUP digantikan oleh Izin Usaha;

3. SKDP digantikan dengan Izin Lokasi. (khusus untuk SKDP di luar Jakarta masih berlaku).

Komitmen ini merupakan konsekuensi dari permohonan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Untuk secara penuh memperoleh izin usaha tersebut, maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan pada kementerian maupun institusi pemerintahan terkait dalam kuran waktu yang ditentukan, biasanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam kurun waktu tersebut, pelaku usaha tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.

Dengan mengunjungi website https://new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id/new untuk pendaftaran perusahaan. Anda akan dibawa ke tampilan seperti di bawah ini: klik tombol kuning “Register Badan Usaha Baru”, setelah itu akan dibawa ke halaman berikutnya dan kemudian ikuti instruksi pada halaman tersebut.

Seluruh jenis perubahan Akta PT, misalnya perubahan pemegang saham, perubahan domisili, perubahan nama, dan perubahan-perubahan lain dari akta.

Seluruh Akta dan SK dari perusahaan pemegang saham serta KTP, KK dan NPWP dari Direktur dan seluruh Pemegang Saham.

Menentukan terlebih dahulu apa saja yang ingin diubah dan pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Kami dapat meminta dokumen atau informasi tambahan bila diperlukan.

Beberapa perubahan akta yang wajib pengumuman koran adalah Pengurangan Modal, Akuisisi, Merger, Konversi Utang ke Saham, dan lainnya dengan masa pengumuman yang berbeda tiap agenda nya.

Ya, dalam 1 kali perubahan dapat dilakukan beberapa agenda perubahan akta, misalnya ingin peningkatan modal dan mengganti pengurus perusahaan. Tetapi sebaiknya harus dikonsultasikan terlebih dahulu karena ada beberapa agenda yang diwajibkan pengumuman di koran sebelum dilakukan agendanya.

Proses license seluruhnya sudah melalui oss sehingga waktu pengerjaan nya menjadi 2 hari kerja

Prosesnya 14 hari kerja

Bisa saja namun usaha tersebut harus perseorangan, jika usaha dalam bentuk badan usaha (PT & CV) harus disesuaikan dengan zonasi dari dinas tata kota

Proses license seluruhnya sudah melalui oss sehingga waktu pengerjaan nya menjadi 2 hari kerja

Karena setelah registrasi masuk ke tahap pengumuman jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga maka ke proses pemeriksaan lalu baru registrasi

Ya, kami akan update proses tersebut sampai registrasi

Tentu saja bisa

Partner konsultan kami akan membantu memberikan sanggahan (jawaban) dari apa yang dijadikan keberatan oleh pihak ke 3 dengan biaya terpisah dari biaya registrasi

Saat ini kami memiliki metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui Bank Transfer (BCA).

Bisa dalam beberapa kondisi/situasi tertentu, hal ini dapat dilihat di Terms & Condition pada Pasal 9 Pembatalan dan Pengembalian Uang.